MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

UU ITE Diharapkan Tak Batasi Kebebasan Berpendapat

3 min read
Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, SH., M.Si., bersama Direskrimsus Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho, S.IK., MH., mengikuti video conference terkait agenda penerapan UU ITE, Kamis (18/2).

Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, SH., M.Si., bersama Direskrimsus Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho, S.IK., MH., mengikuti video conference terkait agenda penerapan UU ITE, Kamis (18/2).Media Bali/IST

DENPASAR, Media Bali-Rencana Presiden RI Joko Widodo untuk meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk memberi rasa keadilan dan meneliti kembali sekaligus merevisi pasal-pasal (tidak ketat) karet yang ke depannya berpotensi ditafsirkan berbeda-beda. Di mana semenjak kemunculan UU ITE, kerap mengakibatkan ada pro kontra di masyarakat, bahkan beberapa butir di undang-undang dimaksud dianggap memberi batasan atas kebebasan bersuara di dunia maya bagi masyarakat luas.

Dari itu, video conference (vicon) terkait agenda penerapan UU ITE, bertempat di gedung Command Centre Polda Bali, Kamis (18/2) kemarin bersama Kabareskrim Polri dilakukan oleh Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra, SH., M.Si., didampingi Direskrimsus Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho, S.IK., MH.

Vicon ini ikuti seluruh Kapolda dan Dirreskrimsus Polda seluruh Indonesia, dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H., didampingi Dirtipidsiber dan membahas tentang agenda penerapan UU ITE.

Wakabareskrim Polri memberikan beberapa arahan kepada seluruh Kapolda dan Direskrimsus seluruh Indonesia, yang hadir melalui vicon terkait dengan agenda penerapan UU ITE ke depan, yaitu Terkait dengan hasil survei Komnas HAM tanggal 15 Desember 2020 bahwa instansi yang paling tinggi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan adalah Polri, yaitu sebanyak 34%. Polri dianggap terlalu mudah untuk mempidanakan terkait pelanggaran UU ITE.

Selain itu, saat ini berkembang isu-isu terkait dengan pasal-pasal karet dalam UU ITE. Munculnya banyak tafsiran (pro dan kontra) sehingga dirasa kurangnya rasa keadilan.

Disampaikan juga bahwa, terkadang permasalah terkait dengan UU ITE berbeda di setiap wilayahnya. Penyidik Polri pun harus bisa membedakan mana kritik (tidak dipidanakan), hoaks dan ataupun ujaran kebencian. Hal lainnya, pada saat penyelidikan agar diberikan ruang untuk pelaksanaan restorative justice, bila terlapor menolak dan memenuhi unsur pidana agar proses dilanjutkan namun tidak dilakukan penahanan.

“Sebelum berkas ke JPU agar diberikan lagi ruang untuk mediasi dari tahap awal sampai akhir. Koordinasikan dengan JPU terkait dengan restorative justice. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan oleh Mabes Polri serta diberlakukan reward dan punishment dalam pelaksanaan dan penanganan tentang UU ITE,” kata Wakabareskrim.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri turut memberikan beberapa arahan kepada para peserta vicon, yaitu sampai saat ini telah dilakukan koordinasi dengan Telkom dan provider terkait lainnya untuk tindakan akan dilakukan adalah peringatan, klarifikasi, dan restorative justice.

“Lakukan selalu patroli dunia maya, Bareskrim Polri akan melakukan edukasi terkait dengan UU ITE,” tandas Dirtipidsiber Polri.

Pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No. 11 Tahun 2008, dapat menjadi hulu dari persoalan hukum. Sejumlah Pasal-Pasal diduga multitafsir, di mana pasal dimaksud membuat duplikasi hukum karena sudah ada di aturan lain, lalu dimuat lagi dalam UU ITE, antara lain:

  • Pasal 27 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  • Pasal 27 Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
  • Pasal 28 Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  • Pasal 26 Ayat (3) Kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
  • Pasal 36 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 40 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
  • Pasal 40 Ayat (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 45 Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.