MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

KLB Demokrat Klaim Sudah Didaftarkan di Kemenkumham

3 min read
Salah satu inisiator KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Darmizal (kanan), berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Publik, Razman Nasution sebelum konferensi pers di Jakarta.

Salah satu inisiator KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Darmizal (kanan), berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Publik, Razman Nasution sebelum konferensi pers di Jakarta. MEDIA BALI/ANT

JAKARTA, Media Bali – Setelah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Yudhoyono, datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, kemarin (8/3), maka hari ini tim hukum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang dinyatakan sudah mendaftarkan hasil KLB itu juga ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengklaim telah menyerahkan hasil KLB tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu KLB menyebut sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat hasil KLB ke KemenkumHAM.

“Kita emang punya tim masing-masing, dan tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM,” kata Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Versi KLB, Razman Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/3).

Razman menyebut, diantaranya berkas hasil kongres ke KLB ke KemenkumHAM memang secara diam-diam. Dia beralasan, pihaknya tidak ingin mengganggu konsentrasi KemenkumHAM.

“Jadi begini kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi kementerian hukum dan HAM, kami tidak rame-rame datang, kami tidak mau info ke media supaya kumpul di sana, terganggu mereka, sehingga tidak konsentrasi. Biarkan mereka pelajari,” tuturnya.

Di kesempatan sama, salah satu tim hukum KLB Demokrat, Ilal Ferhard mengungkapkan pihaknya melaporkan berkas KLB ke KemenkumHAM pada pukul 14.00 Wib. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut. “Jam 2,” singkatnya.

Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari. Tidak ada aktivitas mencolok yang terlihat yang menandakan pendaftaran itu sudah dilakukan.

Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Publik Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution, mengatakan, pendaftaran hasil kongres itu tidak perlu diramaikan. “Saat ini sedang pandemi Covid-19, maka kita menerapkan protokol kesehatan untuk tidak membuat kerumunan,” katanya.

Sebelumya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama pengurus pusat dan daerah datang ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan diterima Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R Muzhar, di ruang kerjanya.

AHY datang bersama jajaran pengurus pusat dan ketua DPD dari 34 provinsi sekitar pukul 10.00 WIB. AHY menyebut kunjungannya ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM itu untuk menyerahkan surat berisi laporan pelanggaran anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dilakukan peserta kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

JANGAN ASAL TUDING

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menanggapi kisruh Partai Demokrat meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jangan asal menuding pemerintah terkait dengan persoalan internal partai tersebut.

Yasonna Laoly. MEDIA BALI/ANT

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya,” kata Yasonna usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Yasonna menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan persoalan yang melanda Partai Demokrat.

Menurut dia, AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari Senin (8/3) dan ditemui oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo R. Muzhar. “Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat,” ujarnya.

Hal itu, menurut dia, karena kelompok yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang belum ada yang menyerahkan dokumen apa pun.

Kalau kubu KLB datang ke Kemenkumham, pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ant

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.