MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Golkar Minta KPU Badung Transparan Gelar Deklarasi Kesepakatan Bersama Terhadap Penambahan Penduduk

2 min read
Rapat deklarasi kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kantor KPU Badung

Rapat deklarasi kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Kantor KPU Badung. MEDIA BALI/IST

     BADUNG, Media Bali – Ketua DPD Partai Golkar Badung, Wayan Suyasa, meminta KPU dan Dinas Capil Badung transparan dalam hal penambahan jumlah penduduk. Suyasa mengemukakan hal itu ketika ditanya sejumlah wartawan usai mengikuti Deklarasi Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Gedung DPRD Puspem Badung, pada Jumat (26/3).

     Wakil Ketua I DPRD Badung itu menyatakan Undang-Undang menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang berkisaran 500 ribu diwakili oleh wakil rakyat di wilayahnya menjadi 45 kursi. “Di Badung sekarang sudah lebih 578.000 penduduk, sehingga kita bersama-sama KPU selaku penyelenggara pemilu tentunya akan membuat suatu agenda dan akan disampaikan kepada pemerintah lewat sidang paripurna, bahwa kursi di DPRD Badung wajib bertambah, dikarenakan jumlah penduduk yang sudah mencapai 500.000 lebih,” katanya.

     Suyasa mengharapkan yang terpenting bahwa dalam konstitusi dan situasional di enam kecamatan agar ada keterbukaan dari jumlah penduduk. “Penambahannya ini menjadi 500 ribu sekian harus terbuka. Karena sekarang kan dikontrol oleh masyarakat dan orang-orang politik, di wilayah mana, di kecamatan mana yang akan bertambah. Ini yang harus ada keterbukaan, sehingga mereka tidak ribut nanti,” katanya.

     Menurut Suyasa, penambahan kursi belum tentu terjadi pada daerah yang sebelumnya minim kursi. Bisa jadi di daerah yang jumlah kursinya banyak bisa bertambah lagi. Dengan menyertakan permintaan maaf, Suyasa mencontohkan Kecamatan Petang yang saat ini mendapat 3 kursi. Jika jumlah penduduknya belum mencapai sesuai syarat agar kursi bertambah, maka jumlahnya tetap 3, Namun jika di Mengwi misalnya jumlah penduduknya bertambah, tentu akan mendapat tambahan kursi.

      “Artinya, di wilayah yang kursinya sudah besar bisa saja bertambah, sementara di tempat yang masih minim kursi masih tetap. Nah ini yang akan menjadi polemik. Maka harapan kita Dinas Capil dan KPU harus betul-betul memberikan suatu atensi penjelasan dan realita di mana penambahan kursi atau minimal penabahan penduduk yang menyebabkan kursi bertambah,” katanya.

     Sementara Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Cipta Semara, ketika dimintai konfi rmasi Minggu (28/3) membenarkan pihaknya telah menyelenggarakan Deklarasi Kesepakatan Bersama Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. ’’Itu baru sebatas Deklarasi Kesepakatan Bersama terkait proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menyongsong Pemilu & Pemilihan Serentak 2024,’’ katanya.

     Kayun – sapaan akrab Semara Cipta – menyatakan Deklarasi Bersama tersebut sebagai komitmen semua pihak untuk mendukung KPU Badung yang kemudian diwadahi dalam bentuk Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang ditandatangani bersama pada Jumat (26/3) lalu.

      Dia menyebutkan yang hadir dan menandatangani kesepakatan bersama tersebut selain dirinya sebagai Ketua KPU Badung, juga Ketua Bawaslu Badung, Ketua DPRD Badung, Kapolres Badung, Kasat Intel Polresta Denpasar, Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Badung, Kabid Lapas Laki & Perempuan Krobokan, Kesbangpol Badung, dan pimpinan partai politik se-Badung. 004

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.