MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Kebalian Orang Bali Perlu Dijaga?

4 min read

IGA Paramita (Dosen Unhi Denpasar)

IGA Paramita (Dosen Unhi Denpasar)

PADA bulan April tahun 1989, koran lokal berpengaruh di Bali pernah mengadakan diskusi dengan tema “Kebalian masyarakat Bali”. Diskusi ini sangat menarik, melahirkan dialog-dialog yang bermutu tentang Bali. Saya sangat menikmati pertarungan argumentasi intelektual Bali saat itu, meski hanya bisa saya ikuti melalui kliping Koran. Diskusinya benar-benar hidup, dinamis, cair, dan refl ektif. Ada yang berupaya mengafi rmasi, ada pula menggugat. Melahirkan tesa, antitesa, dan sintesa.

Beragam pertanyaan mencoba diurai tentang apa itu “kebalian orang Bali”. Darimana dan dengan apa identitas ini dibangun? Bagaimana proses historis pembentukan identitas ini? Jika memang orang Bali sudah kehilangan kebaliannya, lalu pertanyaannya sejak kapan orang Bali jadi pemilik kebalian itu? Apakah kebalian itu sudah jadi, atau masih dalam proses menjadi? Pada saat itu, mereka sepakat—meski ada yang menolak—bahwa sebutan orang Bali ditempelkan pada mereka yang telah menjadi pendukung budaya Bali. Mereka yang masih aktif terlibat dalam tradisi budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu.

Lebih menukik lagi: mereka yang beragama Hindu! Jika ada framing demikian, berarti pihak-pihak di luar framing itu berarti orang yang tidak menjadi pendukung budaya Bali. Atau sedang berada “di luar kebatinan Bali”. Dalam konteks itu, kecemasan orang Bali akan kehilangan kebaliannya juga berarti bahwa semakin menipisnya stok para pendukung budaya Bali. Saya sering berpikir, darimana datangnya kecemasan ini? Tentu dari berbagai macam perubahan obyektif dan subyektif yang terjadi. Masyarakat Bali mulai beranjak dari masyarakat agraris menuju masyarakat yang modern industrial. Secara subyektif, terjadi pengalihan kebatiniahan orang Bali (konversi). Konversi akibat masuknya ruang bathin modern dan konversi secara spiritualistik. Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang masih menganggap orang Bali primitif, klenik, amoral, dan terbelakang sehingga keyakinannya mesti diubah.

Perubahan secara obyektif dan subyektif ini dialami dengan semangat intersubyektif: dialog aktif secara terus-menerus dengan perubahan. Artinya, kebertahanan kebudayaan Bali teruji melalui proses intersubyektif tersebut. Kata senior saya, Arya Suharja: orang Bali menghayati kebudayaan sebagai kata kerja, bukan kata benda. Mereka bukan hanya pewaris sah kebudayaan yang unggul, tapi juga penerus kebudayaan baru yang mereka wujudkan sebagai pertanggungjawaban sejarah.

Artinya, penerus Bali bukan saja mesti berbudaya dalam konteks melestarikan tradisi budaya Bali, melainkan membudaya—melihat kebudayaan sebagai proses yang terus bergerak dan “menjadi”. Benar saja, orang Bali mewarisi kebudayaan unggul secara historis. Temuan artefak periode prasejarah di Gilimanuk menunjukkan keunggulan sistem nilai. Saat itu leluhur orang Bali sudah mampu membuat gerabah dengan teknik pembakaran sederhana.

Pada zaman batu muda orang Bali telah mencapai kemampuan pengolahan logam yang tinggi. Nekara yang disimpan di Pura Penataran Sasih Pejeng merupakan nekara terbesar. Orang Bali juga mewarisi tradisi aksara dan literasi yang kuat warisan kebudayaan Hindu-Budha. Sampai saat ini, tradisi aksara itu masih dilestarikan dan bermanfaat dalam mengokohkan sistem nilai unggul yang selama ini dimiliki. Di Bali juga ditemukan sebuah republik kecil, sebuah bentuk asli pola organisasi komunal dan kekuatan masyarakat sipil. Di desa Bali pegunungan dikenal istilah: kesamen—sebuah konsep kesetaraan ala Bali yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sistem nilai ini sudah ada jauh sebelum Negara-negara barat bicara tentang kesetaraan. Kebudayaan Bali tidak berdiri sendirian, tentu. Ia turut dibangun oleh fi tur-fi tur tradisi pendukungnya seperti misalnya tradisi neolitikum, tradisi Cina dan India. Ini bisa kita lihat secara obyektif dan ekspresif. Sekali lagi, tiga tradisi itu hanyalah sebagai fi tur pendukung dalam pembentukan kebudayaan Bali.

Berbagai keunggulan ini memang menghasilkan “pride” bagi orang Bali. Kebanggaan ini memang penting secara kultural. Orang yang tidak memiliki kebanggaan dalam hidupnya, akan berupaya mengakhiri hidupnya. Orang Bali punya kebanggaan akan tradisinya, ritualnya, kosmosnya, dan pandangan dunianya.

Sayangnya, kebanggaan ini rentan dieksploitasi secara politis. Emosi atas kebanggaan ini pun bisa berdampak buruk apabila digunakan untuk kepentingan yang semata-mata politis. Tontonan perusakan alam Bali dibungkus dengan ucapan manis “kesejahteraan Bali” sering kita saksikan. Toh nyatanya kantong-kantong kemiskinan masih nyata di Bali. Bali pun menjadi obyek yang selalu dikagumi: sayangnya orang asing menjadi subyek yang menikmati alam dan kebudayaan Bali tersebut. Para bos kantong tebal yang merasakan nikmatnya menghimpun pundi rupiah di Bali.

Bisnis spiritual subur di Bali karena alam Bali sangat mendukung (celaka jika ada kelompok spiritual yang mendiskreditkan ritual orang Bali, namun mereka menggunakan alam Bali dalam mendukung bisnis spiritualnya). Sekali lagi, kita tetap “bangga” dengan Bali—meskipun penilaian itu sering datang dari luar. Ibarat gula, Bali pun diserbu pendatang. Hal ini menyebabkan ledakan penduduk yang besar. Tentu ini persoalan lain. Jika kita masih setia pada tesis bahwa kebudayaan Bali tetap ada selama pendukungnya ada, maka apabila jumlah penduduk Bali kian menipis akan berdampak pada eksistensi pendukung kebudayaan Bali. Bukankah mempertahankan budaya juga berarti menjaga jumlah pendukung budaya?

Kecemasan jumlah pendukung budaya ini selalu menjadi persoalan, bahkan sempat muncul gerakan KB Bali. Meski demikian, saya masih yakin orang Bali punya kekuatan, sistem nilai, taksu yang “time tested” teruji oleh waktu dan universal. Mereka punya daya adaptasi tinggi melalui berbagai macam perubahan. Orang Bali sudah fasih dengan dalil evolusi: survival of the fi ttest. Bagi orang Bali: kebudayaan adalah keseharian mereka—bukan semata aksi di atas panggung. Orang Bali masih punya dimensi subyektif yang menentukan kemana arah kebudayaannya. Mereka bukan ‘kerbau yang ditusuk hidungnya”. Pertanyaannya masihkah orang Bali sadar memiliki sistem nilai yang “time tested” itu?

Bisa iya, bisa juga tidak. Mereka yang cemas melihat Bali, lalu menyediakan “kerangkeng-kerangkeng baru berbasis adat dan tradisi” bisa dikatakan sedang terasing dengan sistem nilainya yang unggul dan “time tested” itu, begitu sebaliknya: jika orang Bali masih optimis melihat Bali artinya masih menjadi pewaris sah kebudayaan Bali yang unggul tersebut.

Cita surga terakhir ciptaan orientalis sudah lenyap, saatnya kita membangun citra surga baru Bali dengan kekuatan dan kehandalannya berhadapan dengan berbagai situasi dan kondisi zaman. Surga Bali bukan hanya “suguhan” untuk wisatawan dan orang berduit, namun tempat orang Bali lahir, hidup, dan mati. Tempat mereka menjadi “Homo creator”, membudayakan diri, sekaligus meneruskan sistem nilai dan kebudayaan unggul mereka. Jika demikian, kebalian milik siapa? Tentunya milik pendukung budaya Bali yang kuat, handal, dan memahami sistem nilainya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.