MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Sembilan Saksi Diperiksa Terkait Pemberhentian Kelian Desa Adat Les-Penuktukan

2 min read
I Nyoman Sunarta, SH., sebagai penasehat hukum Jro Pasek Nengah Wiryasa telah melaporkan kasus pemberhentian kliennya sebagai Kelian Desa Adat Les, Penuktukan Kec. Tejakula, Buleleng, Jumat (30/4).

I Nyoman Sunarta, SH., sebagai penasehat hukum Jro Pasek Nengah Wiryasa telah melaporkan kasus pemberhentian kliennya sebagai Kelian Desa Adat Les, Penuktukan Kec. Tejakula, Buleleng, Jumat (30/4). MEDIA BALI/IST

            Ramai kasus dugaan pemberhentian Jro Pasek Nengah Wiryasa sebagai Kelian Desa Adat Les, Penuktukan Kecamatan Tejakula, Buleleng disoroti publik luas karena dianggap tidak sesuai aturan.

I Nyoman Sunarta, SH., selaku penasehat hukum Jro Pasek Nengah Wiryasa, mengatakan atas polemik pemberhentian sepihak dia melaporkan 4 orang diduga memiliki rencana dan aktor dibalik persoalan tersebut.

“Ya jadi dilaporkannya ke 4 orang itu, menyangkut pencemaran nama baik. Sebanyak 9 orang saksi, sudah dimintai keterangan oleh tim penyidik Sat. Reskrim Polres Buleleng,” ujar Sunarta didampingi kuasa hukum lainnya Putu Indra Perdana, SH., Jumat (30/4).

Keempat orang dilaporkan adalah Kelian Banjar Adat Les, Adiarta, selanjutnya Nyoman Suastana, Suitre, dan Sudira. Dikatakan Sunarta bahwa empat orang yang dilaporkan diduga berperan sebagai aktor dibalik kekisruhan pemberhentian Jro Pasek Nengah Wiryasa. Polisi yang menggali keterangan dari saksi-saksi diharapkan dapat mengungkap dan memberi sanksi tegas atas dugaan tindakan dilaporkan.

“Datangnya Jro Pasek Wiryasa ke Polres Buleleng, di mana untuk dapat menegakan kebenaran dan keadilan. Hal ini karena pemberhentian sebagai Kelian Desa Adat, itu tidak sesuai dengan awig-awig dan peraturan yang berlaku di Desa Adat Les-Penuktukan,” imbuhnya tegas.

Lebih lanjut, Sunarta pun menjelaskan bahwa Jro Pasek Nengah Wiryasa tidak ada persoalan keuangan atau korupsi di Desa Les. Dia sebelumnya pun sudah bekerja dengan baik sesuai peranannya.

“Dalam hal ini, bukan Jro Pasek Nengah Wiryasa yang mendapat komisi, namun ada juga yang lain. Anehnya, kalau memang hal ini dianggap salah kendatipun berdasarkan perarem, kenapa hanya Jro Pasek Nengah Wiryasa saja yang disorot, sedangkan yang lainnya tidak,” jelasnya.

Tudingan atas penyelewengan dana sebesar Rp3 Juta pun tidak dapat dibuktikan, melainkan setiap dana dikeluarkan selalu melalui proses paruman dan aturan berlaku. Sedangkan untuk mediasi telah dilakukan ke MDA Buleleng dan Provinsi, akan tetapi menemui jalan buntu.

“Ya termasuk juga dengan tudingan menyelewengkan uang sebesar Rp3 juta, hal ini tidaklah benar. Karena sudah sesuai mekanisme paruman dan peraturan berlaku,” tandasnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.