MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Dana Punia BDPHN Diduga Dipakai Kegiatan Politik

3 min read

DENPASAR, Media Bali – Selain ditengarai tak berizin, penyaluran dana yang dikumpulkan Badan Dana Punia Hindu Nasional (BDPHN) yang diinisiatori Dr. Shri. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, MWS, SE(M.Tru), M.Si., alias Wedakarna, diduga digunakan untuk kegiatan politik karena penyalurannya pada saat dilaksanakannya Pemilu Legislatif (Pileg) intensitasnya membengkak.

Hasil penelusuran Media Bali, pada tahun 2014, tahun dilaksanakan Pemilu Legeslatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyalurannya sangat mencolok dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum, maupun tahun sesudah dilaksanakan Pileg. Tahun 2014 dari Januari hingga Desember, dana punia yang disalurkan sebesar Rp 20.651.698.763. Padahal tahun sebelumnya (2013) dana punia yang disalurkan sebanyak Rp 8.020.275.200.

Demikian juga setelah tahun 2014 yaitu tahun 2015 dana yang disalurkan hanya Rp 9.481.041.600, selanjutnya tahun 2015 menurun drastis menjadi Rp 5.456.284.600.

Ketika dilaksanakannya Pemilu Legislatif tahun 2019, dana punia yang disalurkan juga melonjak tajam. Dana punia yang disalurkan pada tahun dilaksanakannya Pemilu 2019 tersebut sebesar Rp 21.772.689.264.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya (2018). Pada tahun 2018, dana punia yang disalurkan sebesar Rp 16.231.551.400, demikian juga penyaluran dana punia setekah Pileg 2019, yaitu tahun 2020, dana yang disalurkan sebanyak Rp 13. 269.049.600.Sementara khusus pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2009 dana punia yang disalurkan belum sebanyak dua Pileg 2014 dan Pileg 2019 di mana pada saat itu, Wedakarna maju sebagai calon DPD RI. Pada Pileg tahun 2009 sang inisiator penggalian dana punia dari umat Hindu yaitu Wedakarna, belum bertarung menjadi calon DPD RI. Pada tahun 2009 itu, dana punia yang disalurkan hanya Rp 2.700.102.550.

Selain dari intensitas penyalurannya membengkak pada saat dilaksanakannya Pileg, kuatnya dugaan penyaluran dana punia untuk kegiatan politik, tampak dari jenis wujud dan jenis kegiatan yang yang dilakukan.

Izin 2021, Pemungutan Sejak 2004

Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, SH., MH., diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si., menerangkan bahwa sudah melakukan penelitian terhadap keberadaan BDPHN dan Yayasan Punia Hindu Indonesia. Menurut dia BDHN dan Yayasan Punia Hindu Indonesia yang diinisiatori Wedakarna itu, sudah melengkapi izin.

Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos PPPA Prov. Bali Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si., Selasa (4/5) kemarin.
Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos PPPA Prov. Bali Ida Ayu Ketut Anggreni, S.Sos., M.Si., Selasa (4/5) kemarin. MEDIA BALI/IST

Namun sayang tak dijelaskan izin apa saja yang sudah dilengkapi dan kapan izin itu keluar tidak dijelaskan secara rinci termasuk kapan pepberlakuannya.

Sementara itu hasil penelusuran Media Bali izin yang dikantongi yayasan tersebut berupa keputusan Kemenkum-HAM tanggal 10 Juli 2014, surat tanda daftar Kemenag RI sebagai yayasan yang terdaftar tertanggal 1 Oktober 2020, surat tanda daftar yayasan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar tertanggal 6 Januari 2021, serta Izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali tentang Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau Barang kepada Yayasan Punia Hindu Indonesia yang ditandatangani Kepala Dinas Dewa Putu Mantera tertanggal 1 Februari 2021.

Apakah segala surat yang disebut sebagai izin oleh Dinas Sosial tersebut berlaku surut? Sebab, pengumpulan dana punia serta penyalurannya telah dilakukan sejak tahun 2004 sedsangkan izin baru ditandatangani tiga bulan lalu tepatnya 1 Februari 2021.

Bagaimana dengan kegiatan politik? Ida Ayu Ketut Anggreni, menyatakan, dana yang diperoleh tidak bisa digunakan untuk kegiatan berkedok perpolitikan. Bila ada pelanggaran tentu pihak hukum dapat menindak sesuai aturan berlaku. “Tidak bisa (dipakai politik), sebab harus sesuai dengan izin dikeluarkan untuk apa diawal? Tidak boleh untuk kegiatan politik, itu untuk kemanusiaan, keagamaan, dan sosial, lalu melalui apa mereka mengumpulkan uang tersebut sudah jelas juga di izin tersebut, misalnya melalui kupon, kotak di rumah-rumah makan,” tegasnya.

Ia tidak menampik jika pengumpulan dana BDPHN ditemukan memakai kupon, sebaliknya kupon penggalian dana dari BDPHN dimaksud sifatnya sukarela. “Itu dibolehkan (memakai kupon), saya baca itu sudah ada bahwa nanti disebarkan di instansi daerah, tetapi tidak mengikat atau bersifat sukarela,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, di kop surat beredar terlampir tertulis Akta Pendirian Nomor 11 Tanggal 8 Juli 2014 hingga SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-03592.50.10.2014. Kemudian tertulis; Akta Perubahan: No. 4 Tanggal 21 Desember 2020, SK Menteri Hukum dan HAM AHU-0033436.AH.01.12.2020. No. Tanda Daftar Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Hindu 1375/DJ.VI/BA.00/10/20. No. Surat Tanda Daftar DPMPTSP Kota Denpasar 744/2/8/DU/DPMPTSP/2021. 

Sebagaimana dikemukakan Ketua Umum BDPHN Desak Putu Asti Wijaya, SE., ditemui Media Bali, Senin (3/5) di Kantor Harian BDPHN Jalan Beliton No. 04 Denpasar, dana punia yang terkumpul itu disalurkan dengan wujud pembagian nasi bungkus, punia kegiatan program pembacaan kitab suci Bhagawadgita Anak-anak Panti Asuhan Hindu, punia beasiswa, punia sembako, punia kesehatan, punia penyerahan sertifikat Sukla kepada pengusaha semeton Bali, hingga punia pencetakan Kitab Suci Bhagawadgita, dan lainnya. 001/012

1 thought on “Dana Punia BDPHN Diduga Dipakai Kegiatan Politik

  1. Jangan ada dusta dan kedok tuk umat hindu nasional tetapi penggunaan tuk biasiswa dll kerjasamanya dng kelompok politik tertentu dan tul pemberian sertifikat sukla tuk oknum sertifikat gaa jelas…terus pencetakan kitab bhagawadgita jg tuk kelompok tertentu….knp bukan tuk mncetak BUKU UPADESA misalnya….??

    Jadi sy sangat setuju jika ada pihak2 yg hendak mengusut kejelasan punia umat dan penyalurannya….jika memang ada indikasi penyalahgunaan dsb biar ditempuh jalur hukum…..supaya tidak ada kedok punia umat hindu tapi penyaluran gaa jelas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.