MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Gubernur Minta Percepatan Realisasi Bansos

2 min read
Gubernur Minta percepatan realisasi Bansos

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.MEDIA BALI/IST

Kadisos P3A Bali: Rp 6.571.750.000 Belum Terealisasi


DENPASAR, Media Bali – Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra menyampaikan dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam siaran persnya, Selasa (19/10), Kadis Dewa Mahendra mengatakan dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan September 2021 sebesar Rp 474.101.575.000, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp259.214.800.000.

“Untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.

Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Sementara itu BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Dengan demikian, yang belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

“Jadi bantuan sosial yang belum cair atau belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000, yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah-olah Rp450 miliar belum cair atau belum disalurkan ke masyarakat,” tandasnya.

Lebih jauh disebutkan sebanyak 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung  sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297  KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Selanjutnya disebutkan sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra kembali menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Bank-Bank Himbara sebagai Bank Penyalur Dana Bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Bapak Gubernur juga meminta Bupati dan Wali kota se-Bali agar membantu dan memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos,” tegasnya.

Selain itu, menurut Dewa Mahendra, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta oleh Bank Penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 ini. 002

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.