MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Presiden Jokowi Diminta Tak Hadiri Mahasabha XII PHDI Demisioner

3 min read
Aliansi Hindu Nusantara menggelar aksi damai dan pernyataan sikap menolak aliran Sampradaya dan lainnya, Senin (25/10/2021).

Aliansi Hindu Nusantara menggelar aksi damai dan pernyataan sikap menolak aliran Sampradaya dan lainnya, Senin (25/10/2021).

DENPASAR, Media Bali-
Gerakan aksi damai menolak aliran Sampradaya, Hare Krishna, ISKCON, dan Sai Baba, kembali digaungkan aliansi Hindu Nusantara. Aksi damai sekaligus wujud pemberian dukungan kepada PHDI Pusat 2021-2026 hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB), dan meminta pemerintah untuk mencegah Mahasabha XII yang merupakan Mahasabha Ilegal karena dilakukan oleh pengurus demisioner.

Para simpatisan pendukung turun mengenakan pakaian adat serba putih, berkumpul di lapangan Timur Renon, sekaligus juga menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali.

Pernyataan sikap dibacakan secara langsung dipimpin Dr. Ida Ayu Made Gayatri, S.Sn., M.Si., dihadapan seluruh simpatisan, di mana memohon Gubernur Bali Dr. Wayan Koster diminta menyarankan kepada Presiden Ir. Joko Widodo supaya mempertimbangkan kehadirannya dalam membuka Mahasabha XII PHDI demisioner, yang akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2021 mendatang.

“Pertimbangan sebagai berikut; A) Sesuai AD PHDI Pasal 30 Ayat 4, dimana telah diselenggarakan Mahasabha Luar Biasa (MLB) oleh minimal 2/3 PHDI Provinsi se-Indonesia. B) Ketentuan dan kewenangan Mahasabha Pasal 30 Ayat 1 dalam AD PHDI menjadi kewenangan dan ketentuan MLB. C) Sesuai ketentuan AD/ART, MLB berwenang mendemisioner pengurus pusat, mengganti AD/ART PHDI dan keputusan tertinggi organisasi lainnya, terakhir D) Dari hal tersebut, Pengurus PHDI Masa Bakti 2016-2021 sudah dicabut kewenangannya oleh MLB,” terang Gayatri disambut antusias simpatisan aksi damai, Senin (25/10/2021) kemarin.

Lebih lanjut, Gayatri membacakan point 2) PHDI masa bakti 2016-2021 dan pengurusnya berafiliasi dengan organisasi sayap kanan radikal Vishva Hindu Parishad (VHP) berideologi Hindutva, bertujuan membentuk negara agama dan ini dapat membahayakan kehidupan bangsa dan negara karena dapat memicu konflik laten dan manifes di dalam kehidupan umat Hindu, dan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, dampak dari konflik antar agama yang ditimbulkan di negara lain, seperti Pakistan dan Bangladesh, dan ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Point 3) Menolak Sampradaya ISKCON, Sai Baba, dan Sampradaya lain berada di dalam tubuh PHDI dan di Indonesia karena Sampradaya merupakan organisasi transnasional yang berafiliasi dengan organisasi luar negeri sayap kanan radikal VHP, diduga telah melakukan infiltrasi budaya dan merusak tatanan sosial, adat istiadat, dan keagamaan, serta menggerus identitas Nasional Indonesia dan Hindu Nusantara.

“Selanjutnya, Point 4) Meminta PHDI Pusat masa bakti 2021-2026 untuk membuat Bisama Sulinggih bahwa ideologi dan organisasi transnasional Sampradaya, bukan agama Hindu Dharma Indonesia sesuai dengan sejarah pengesahan agama Hindu di Indonesia dan telah mencampuradukkan ajaran dan umat beragama yang dapat mengancam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara,” lanjutnya.

Terakhir Aliansi Hindu Nusantara, pada Point 5) Meminta Prof. Sudiana sebagai Ketua PHDI Provinsi Bali masa bakti 2016-2021 untuk; A. Tidak hadir pada Mahasabha PHDI XII bersama dengan jajaran pengurusnya, B. Agar menempatkan kepentingan umat Hindu yang didukung masyarakat adat Hindu Bali, untuk menjaga agama Hindu Indonesia di atas kepentingan Sampradaya, dan C. Untuk mencegah terjadinya konflik dan mengeluarkan Sampradaya dari PHDI karena Sampradaya bukan agama Hindu Indonesia.

Aliansi Hindu Nusantara sekaligus menjadi representasi umat Hindu di Indonesia terdiri dari organisasi seperti; DPP Amukti Palapa Nusantara (APN), Baladika Angungah Santi, Brahmastra, Kawula Nindihin Bali, Keluarga Ajik Aura, Laskar Bali Santi, Latengiu, Pedukuhan Budhaireng, Pesraman Kayu Manis, PGN Cakra Taksu Bali, Poros Muda Kemanusiaan, Pura Dalem Balangan, Puri Kesiman, Sandi Murti, Swastika Bali, Team Hukum Nusa Bali, Warih Satara, Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, Yayasan Bima Sakti, Yayasan Dharma Murti Jembrana, dan para individu atau perorangan yang merasa terpanggil untuk menjaga ajaran-ajaran dari leluhur Nusantara. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.