MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Togar Situmorang Dampingi Kliennya INM, Tak Tega Lihat Sampai ‘Kesepekang’

3 min read

Tim Pengacara Togar Situmorang dampingi kliennya INM di Polres Bangli, Rabu (16/2/2022).

BANGLI, Media19.id- Cicero menyebutkan bahwa dimana ada masyarakat, disana ada hukum, dan Apeldoorn menyatakan hukum ada di seluruh dunia dimana ada masyarakat manusia. Kedua pendapat tersebut berlandaskan kepada tujuan Hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban hukum. Tanpa ada Hukum, maka tidak akan tercapai kehidupan masyarakat yang tertib.

Tim hukum dari Law Firm Togar Situmorang, Rabu 16 Februari 2022 telah datang mendampingi kliennya INM, untuk membuat laporan atau pengaduan masyarakat di Polres Bangli.

“Jadi sebelumnya, klien kami sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanah dan merupakan ahli waris yang sah dari keturunan asli dari pewaris merasakan haknya dikebiri dan dizolimi oleh beberapa oknum,” kata Togar Situmorang.

Pihaknya mengatakan kliennya merasa dizolimi karena tanah pribadinya yang terletak di suatu daerah di Bangli, diserobot dan didirikan bangunan berupa rumah di tanah milik pribadinya.

“Kejadian yang lebih parah lagi, yaitu tanah milik pribadinya berdasarkan warisan dari leluhurnya malah disertifikatkan (SHM) menjadi tanah Desa Pakraman di Bangli,” ucapnya.

Lebih lanjut, kliennya sudah melakukan upaya kekeluargaan kepada pihak Desa Adat namun tidak ada tanggapan sampai-sampai pada saat paruman di desa, Kliennya juga mempertanyakan mengenai masalah ini, namun tetap tidak jawaban

“Bahkan Klien kami mendapatkan suatu tindakan yang tidak pantas didapat, yaitu berupa sanksi adat Kasepekang. Hal ini membuat klien dan keluarga sangat terpukul, kenapa hal ini bisa dilakukan,” terangnya.

Togar Situmorang Law Firm selaku kuasa hukum sangat prihatin akan keadaan yang dialami kliennya insial INM. Dimana kliennya diberikan sanksi adat yang sangat berat dimana tidak ada berbuat salah, dia hanya menanyakan dan mempertahankan apa yang menjadi hak dirinya dan keluarga besarnya namun diberikan sanksi Kasepekang.

Menurut Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik Togar Situmorang, ia melihat sanksi Kasepekang ini sangat berat karena warga desa adat tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan klien INM, tidak boleh belanja di daerah desa adat, dan yang lebih parah yaitu klien INM dan keluarganya tidak diperkenankan sembahyang ke Pura di desa adatnya.

Ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) khusus Pasal 1 ayat 3 tentang Diskriminasi dan Melanggar Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 01/ Kep/Psm-2/MDP Bali/X/2007.

“Melihat hal tersebut, kami selaku kuasa hukum sudah memohon perlindungan hukum kepada Bapak Kapolda Bali untuk klien kami ini. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Bali, Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, SH., M.Si., karena sudah memberikan atensi dan memperhatikan klien kami, sehingga kami diundang ke Polres Bangli untuk membuat laporan terkait penyeroboran tanah,” papar Togar Situmorang Kandidat Doktor Hukum ini.

Tentunya dia berharap adanya setitik keadilan bagi klien INM, yang sangat terzolimi dari para oknum desa, yang ingin menguasai tanah tanpa hak serta ada dugaan pemalsuan surat atau fakta sejarah asal usul lahan dari kliennya.

“Kami yakin penegakan hukum di wilayah Yurisdiksi Polda Bali dibawah Bapak Kapolda Bali, selaku Putra Bali akan tegak setegak-tegaknya tanpa pandang bulu serta akan melindungi masyarakatnya yang teraniaya,” tutup Togar Situmorang yang memiliki kantor beralamat di Jl. Raya Gumecik Gg. Melati No. 8 By Pass Prof. IB Mantra, Ketewel, Jl. Teuku Umar Barat No. 10, Kerobokan, dan Jl. Kemang Selatan Raya No.99, Gd Piccadilly, serta Jl. Terusan Jakarta No.181 Ruko Harmoni Kav.18,Antipani Bandung. 012

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.