MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Singgung Over Dimensi dan Overload Kendaraan Berat, Sopir Angkutan Logistik Khawatir Biaya Operasional Tinggi

2 min read

Audiensi sopir ke DPRD Buleleng sampaikan aspirasi atas over dimensi dan overload di UU No. 22 Tahun 2009, Rabu (16/3/2022).

SINGARAJA, Media19.id- Penyampaian aspirasi dilakukan perwakilan para sopir angkutan logistik tergabung dalam Buleleng Drivers Organization (Buldog) di ruang gabungan komisi Gedung DPRD Buleleng.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, SH., dalam pertemuan menyampaikan bahwa terkait atas over dimensi dan overload (volume muatan) pada kendaraan berat sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dari beberapa tahun yang lalu dan selama ini masih diberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaannya.

Selanjutnya, seiring dengan hal tersebut, dari pengamatan pemerintah dan masyarakat diduga terdapat hal-hal teknis yang yang masih perlu dicermati, seperti halnya faktor keselamatan dan infrastruktur jalan yang dilalui.

“Jadi hal ini tengah menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat, untuk segera melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan aturan ini menimbulkan dampak terhadap daya angkut barang lebih sedikit pada tiap kendaraan, sehingga akan mempengaruhi biaya operasional dari angkutan logistik tersebut dan juga harga barang otomatis akan lebih mahal,” paparnya didampingi Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, SH., MH.

Dikatakan perwakilan para sopir angkutan logistik, Gede Sudarsana Udayana, membenarkan hal dimaksud dan pada dasarnya dia setuju dengan pemberlakuan aturan ini. Akan tetapi, dia berharap atas pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2009 kedepannya dapat lebih dikomunikasikan terhadap para pelaku usaha. “Ya ini supaya tidak pihak-pihak yang dirugikan dan selama proses revisi ini dirinya berharap agar tetap dapat beroperasi seperti semula,” katanya.

Ia menyebutkan seperti sistem tonase atau volume muatan, semisal barang berupa genteng yang diangkut kena biaya Rp200 ribu per Ton, dan jika mengangkut 10 Ton otomatis hal itu melanggar.

“Nah kalau kami angkut barang sesuai tonase, sejumlah 5 Ton, ya itu ongkos tidak menutupi. Kalau untuk BBM kami bisa perkirakan itu habis Rp900 ribuan, penyebrangan Rp550 ribu. Saya biasa membawa barang dari Surabaya ke Bali, kami jujur dukung UU ini, tapi dampak ke masyarakat juga ada, ya otomatis harga barang pasti naik. Mohon diberikan kebijaksanaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan AP menjelaskan pihaknya tidak bisa membijaksanai aturan,S ketika terjadi ketidaksesuaian terhadap aturan mengenai over dimensi, pihaknya akan memasang kode normalisasi pada bak kendaraan tersebut.

“Artinya secara teknis kendaraan tersebut laik, tapi secara operasional tidak boleh melaksanakan kegiatan karena over dimensi dan dari sisi keselamatan ini sangat berbahaya,” jelasnya

Namun, Gunawan pun sependapat dengan Ketua DPRD untuk mengkomunikasikan permasalahan atau aspirasi masyarakat untuk merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, ke tingkat yang lebih tinggi dan ia siap mengawal jika dibutuhkan.

“Menyikapi hal tersebut lembaga DPRD akan segera bersurat ke Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk serta pihak terkait agar permasalahan ini dapat segera diatasi tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan,” pungkasnya. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.