MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Nyoman Parta: Berkat Komunikasi Politik Koster

3 min read

Baleg Setuju RUU Propinsi Bali Jadi Usul Inisiatif DPR

Jakarta, Media Bali-Ada kabar gembira dari Gedung DPR Senayan Jakarta. Senin (28/3) kemarin, Badan Legislatif (Baleg) menyetujui RUU Propinsi Bali menjadi usul inisiatif DPR. Dengan demikian, selangkah lagi RUU Provinsi Bali akan menjadi UU.

‘’Baru saja selesai  Badan Legislatif melakukan Pleno tentang  RUU Provinsi Bali, dan Baleg menyetujui RUU Propinsi Bali jadi usul inisiatif DPR,’’ kata anggota DPR dapil Bali dari Fraksi PDIP Nyoman Parta, SH kepada Media Bali, Senin (28/3) kemarin.

Selanjutnya kata Nyoman Parta, akan ada paripurna untuk memutuskan RUU Propinsi  Bali menjadi inisiatif DPR yang kemudian akan dibahas oleh komisi terkait. ‘’Baleg telah membahas RUU Propinsi Bali secara maraton mulai taggal  27 Januari sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 dalam dua kali masa persidangan,’’ kata mantan Waksekjen KMHDI Pusat tersebut.

Bersama anggota DPR dari Fraksi PDIP I Ketut Kariyasa, SP yang ikut di Panja (Panitia Kerja), Nyoman Parta  menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Bali Wayan Koster atas upaya dan komunikasi yang intens yang telah dilakukannya selama pembahasan RUU Propinsi Bali di Badan Legislatif. ‘’Saya  bersama Pak Ketut Kariyasa yang duduk menjadi Panja RUU Propinsi Bali  menyampaikan apresiasi yang sangat positif kepada Gubenur Bali Wayan Koster  atas upaya dan komunikasi yang intens dan sangat efektif yang telah dilakukan selama pembahasan RUU Propinsi Bali di Badan Legislatif,’’ kata Nyoman Parta seraya meminta kepada masyarakat Bali mendukung momentum yang bersejarah itu. ‘’ Mohon dukungan dan doa masyarakat Bali agar  RUU bisa cepat diputuskan dan substansinnya memenuhi harapan masyarakat Bali,’’ katanya.

Nyoman Parta menambahkan, dukungan Gubernur Koster sangat riil. Pertama menyiapkan materi usulan dan kajian akademis, kedua  sebelum pandemic Covid-19 yang terjadi lebih dari dua tahun tersebut, membawa usulan untuk bertemu dengan Baleg dan komisi II. Selanjutnya yang ketiga, Gubernur Koster mengkomunikasikan dengan pimpinan Partai-partai agar membantu kelancaran dan pembahasannya di Senayan, dan keempat, melakukan komunikasi dengan pimpinan Baleg dan anggota dengan mendatangi Baleg berkisar satu bulan yang  lalu. ‘’Kami sangat mengapreasi apa yang sudah Pak Koster  lakukan untuk memperlancar pembahasan RUU Pemprov Bali ini di Senayan,’’ katanya.

Dana Pemajuan Kebudayaan

Sebelumnya ketika menyampaikan pendapat Fraksi PDIP, Nyoman Parta mengatakan, Provinsi Bali tidak memiliki  Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bali hanya mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan daerah karena itu perlu diberikan wewenang untuk memungut retribusi dan kontribusi pariwisata untuk mengembangkan pariwisata dan pelestarian lingkungan alam i Bali serta memberikan jawaban terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekstrim pembangunan yang terjadi antara Bali Selatan dan Bali Utara.

Selain itu, kata Nyoman Parta, pariwisata Provinsi Bali yang berlatarkan budaya harus dibantu oleh pemerintah pusat dengan memberikan pendanaan pemajuan kebudayaan sesuai dengan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayan.

‘’Saudara Pimpinan, Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin sekalian, berkaitan dengan hasil pembahasan RUU  tentang Provinsi Bali, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap: menyetujui, RUU tentang Provinsi Bali untuk dapat disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI,’’ katanya. ‘’Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan serta anggota yang telah melakukan Pembahasan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali,’’ katanya. 001

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.