MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Heran Jadi Tersangka Dugaan Pemalsuan, Prof. Bakta: Selamatkan Aset Negara Kok Ditersangkakan?

4 min read

Prof. Dr. dr. Made Bakta, Sp.PD-KHOM.

DENPASAR, Media19.id- Prof. Dr. dr. Made Bakta, Sp.PD-KHOM., sekaligus mantan Rektor Unud 2009-2013, tetap tenang walau statusnya telah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pemalsuan.

Dikonfirmasi Media Bali, Prof. Bakta secara singkat tidak menampik atas kasus yang menjeratnya kini, diketahui pasca pengacara Jro Komang Sutrisna, SH., sekaligus kuasa hukum warga di Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan Badung, menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, yang menaikan status dirinya menjadi tersangka.

“Jadi, Pak Rektor (Rektor Unud Prof. Antara) sudah memberi pernyataan awal kemarin, lengkapnya hari Rabu (6/4). Karena saya ditersangkakan dalam kapasitas sebagai mantan Rektor Unud, maka yang berhak memberi keterangan adalah Pak Rektor,” ujar Prof. Bakta, Kamis (7/4/2022).

Ia justru merasa heran, jika individu atau seseorang membantu menyelamatkan aset-aset Negara, sebaliknya malah menjadi tersangka.

Diketahui pada surat SP2HP bernomor B/312 Subdit-I/III/2022/Dittipdum, telah ditandatangani tanggal 25 Maret 2022 oleh Direktur Tindak Pidana Umum Kasubdit I Kombes Pol. Wira Satya Triputra, S.IK., MH.

Dalam isinya; Perkembangan atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta authentik, dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta authentik dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak (tanah) dan atau larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atas kuasanya, sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264  KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 6 huruf (b) dan (c) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas telah dilakukan gelar perkara pada Kamis, tanggal 10 Maret 2022 dengan hasil berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh dua alat bukti yang sah didukung barang bukti dan menaikan status terlapor Prof. Dr. dr. Made Bakta, Sp.PD., KHOM., dari saksi menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan.

“Saya sebagai pribadi hanya menyampaikan pertanyaan kenapa saya yang menjalankan tugas sesuai aturan, dan menyelamatkan aset Negara kok ditersangkakan?” terangnya terheran-heran.

SP2HP Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, menaikan status terlapor Prof. Made Bakta, dari saksi menjadi tersangka.

Status Prof. Made Bakta yang kelahiran Denpasar, 28 Juni 1948 tersebut dari saksi menjadi tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dalam dugaan pemalsuan akta autentik dalam kasus tanah milik warga di Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan, Badung, adalah tindak lanjut dari Laporan Polisi No. STTL/368/IX/2021/BARESKRIM POLRI tertanggal 15 September 2021, di mana dilakukan I Nyoman Suastika selaku klien Jro Komang Sutrisna.

“Jadi ini adalah laporan kami yang sudah ditindaklanjuti Tim Bareskrim Mabes Polri, dengan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 21 September 2021, lalu disusul Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1308.2a Subdit-I/XI/2021/Dit Tipidum tanggal 15 November 2021. Kemudian berlanjut, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1452 Subdit-I/III/2022.Ditipum tanggal 25 Maret 2022, dan kami juga terima SP2HP,” kata Pengacara Jro Komang Sutrisna.

Pengacara Jro Komang Sutrisna, SH.

Menurutnya, penyelidikan sebelumnya tim penyidik sudah mengirimkan beberapa bukti pembanding atas cap jempol almarhum I Wayan Pulir (selaku ayah pelapor, I Nyoman Suastika-red) di mana tertera dalam dokumen milik Unud selama ini dipakai mengklaim lahan. Diduga Laboratorium Kriminalistik sebelumnya sudah memperkuat unsur pemalsuan surat otentik dilaporkan I Nyoman Suastika.

“Akan tetapi, dokumen ini diungkap setelah diperiksa tim INAFIS Polri secara Laboratorium Kriminalistik ditemukan tidak identik (cap jempolnya). Cap jempol yang telah diperiksa di Lab Kriminalistik, hasilnya dibawa ke proses gelar perkara Kamis, 11 November 2021. Merekomendasikan laporan polisi Nyoman Suastika ditingkatkan statusnya menjadi tahap penyidikan. Saat penyidikan ini, Nyoman Suastika diperiksa dengan Ibunya Ni Wayan Kepreg, Selasa 16 November 2021, termasuk tiga warga lainnya untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” terangnya.

Selain itu, kata Jro Komang Sutrisna, pemeriksaan juga menyasar keterangan dari Kepala Lingkungan Banjar Mekar Sari Simpangan, Lurah Jimbaran, serta Jro Bendesa Adat Jimbaran. “Pada Rabu, 17 November 2021, pihak dari Unud sudah diperiksa dan di BAP,” ucapnya.

Sementara atas polemik yang muncul di publik Rektor Unud Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng., IPU., periode 2021-2025 dikonfirmasi terpisah Media Bali, mengatakan ia membenarkan dan sudah mendengar bahwa mantan Rektor MB telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemalsuan. “Akan ada tanggapan dari Unud melalui Tim Hukum, mohon ditunggu karena team sedang di luar kota,” terangnya singkat melalui WhatsApp.

Sengketa Tanah
Sebelumnya masalah mencuat ke publik, di mana sengketa tersebut dimulai saat Unud melakukan klaim atas tanah yang ditempati I Nyoman Suastika sebagai tanah Negara yang mana diserahkan kepada Unud.

Melalui dasar dokumen berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik atas tanah dengan bangunan serta tanam-tanaman yang ada di atasnya beserta daftar lampiran dan juga merupakan daftar pembayaran ganti rugi rencana lokasi Kampus Unud No.493.82/2589/Agr tanggal 15 November 1982.

Namun di sisi lain, ternyata Nyoman Suastika memiliki atas hak (ahli waris I RIMPUH) Pipil No.514. Persil 137, kelas V seluas 27.600 m² dan SPPT PBB No.51.03.050.004.043-0003.0 (tahun 2004). Tercatat pada data Leter C yang tersimpan di Kelurahan Jimbaran, Persil 137 ada dalam Peta Klasiran tahun 1948 bukan merupakan tanah Negara, tapi justru itu adalah tanah Hak Milik Adat dan sebelumnya sudah dibagi ke masyarakatnya.

Gugatan perdata pun sudah pernah dilakukan Tahun 2011 di Pengadilan, dan lantas muncul Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 451/PK/PDT/2015. Menelisik dalam putusan PK, disebut dalam eksaminasi publik terdapat keganjilan sebagai fakta hukum.

Putusan juga menunjuk kuasa hukum yang tidak memiliki kuasa atas putusan PK. Bahkan, keganjilan ini juga memperlihatkan bahwa disebutkan objek tanah adalah tanah Negara, sedangkan dari alat-alat bukti baik dokumen dan saksi-saksi, objek tanah sengketa bukan tanah Negara, tapi disebut adalah tanah Hak Milik Adat.

Lebih dari itu, dituangkan dalam putusan PK disebut ganjil dimaksud, yang mana klaim Unud memiliki sertifikat atas tanah sengketa. Namun, ternyata setelah dicek tidak ada di lapangan.

Disebut pada objek tanah ada bangunan untuk sarana pendidikan, tapi juga faktanya tidak ada. Putusan PK juga tidak secara tegas memutuskan tanah tersebut adalah tanah Unud, akan tetapi tidak ada perintah untuk menerbitkan sertifikat atas nama Unud. Lewat fakta-fakta yang kabur ini, tentu saja Unud harus mampu menunjukkan jika tanahnya sebagai klaim resmi mereka. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.