MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Layanan Adminduk Penyandang Disabilitas di Bali Tetap Prioritas

2 min read

Layanan Adminduk dilakukan pemerintah terhadap warga penyandang disabilitas di Bali, Jumat (22/4/2022).

DENPASAR, Media19.id- Penyadang disabilitas di Bali, saat ini membutuhkan prioritas pelayanan Adminitrasi Kependudukan (Adminduk), terutama layanan jemput bola sebagai akses mereka untuk lebih mudah mendapatkan penerbitan dokumen kependudukan.

Gubernur Bali Wayan Koster, yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Anom Agustina, mengatakan layanan Adminduk jemput bola ia sambut baik dan dirangkai pencanangan gerakan bersama pelayanan Adminduk terhadap penyandang disabilitas.

“Maka penyandang disabilitas adalah subjek rentan dalam pelayanan Adminduk, sebagaimana diatur Permendagri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan adminitrasi kependudukan. Warga Negara yang rentan dengan Adminduk adalah permasalahan dan perlu mendapat jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan,” terangnya, Jumat (23/4/2022).

Oleh sebab itu, Gubernur Bali menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah berupaya memberi prioritas pelayanan publik terbaik, termasuk melalui jaringan daring atau online.

“Ini merupakan upaya yang visioner dan inovatif sesuai perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat yang mudah, murah, pasti, cepat, dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya,” tegasnya.

Pencanangan gerakan bersama pelayanan Adminduk terhadap penyandang Disabilitas di Bali, ditanggapi baik oleh Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia. 

Baginya, dalam mendata diharapkan para staf melakukan pendekatan, karena bagaimanapun pendekatan terhadap disabilitas sedikit berbeda.

“Melalui jemput bola ini pendataan disabilitas di tanah air dapat terlaksana baik dan disabilitas mendapatkan hak-haknya, baik kesehatan, kartu miskin, dan lainnya,” tegasnya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., proses pendataan para disabilitas supaya menjadi prioritas dan aksesnya harus dibuka oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Supaya Pemda dan Pemerintah Pusat selalu bergandengan tangan untuk melayani masyarakat,” tutupnya. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.