MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Dana Desa Adat Disinggung DPRD Provinsi Tidak Merata ke Depan

2 min read

Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Prov. Bali Tahun 2021 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., M.BA., MM., saat membacakan catatan rekomendasi.

DENPASAR, Media19.id- Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., M.BA., MM., menyinggung atas bantuan dana untuk desa adat ke depannya, sebagaimana catatan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Bali.

“Terhadap program Gubernur terkait pemberdayaan bagi Desa Adat, Dewan merekomendasikan agar dilakukan kajian dan analisa sungguh-sungguh terkait besaran bantuan desa adat untuk tidak lagi di sama ratakan, mengingat keberadaan satu desa adat dengan lainnya serta kemampuan keuangannya yang berbeda,” katannya, Senin (25/4/2022).     

Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati menanggapi mengenai pemberdayaan bantuan bagi desa adat di Bali, yang diusulkan tidak disamaratakan ke depan, dengan akan melakukan peninjauan dan kajian atas kemampuan di setiap desa.

“Melalui bantuan untuk desa adat yang tidak merata, akan dilihat lagi jumlah kemampuan desa masing-masing,” katanya Wagub Cok Ace.

Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si., menambahkan atas catatan rekomendasi tentang bantuan dana desa adat yang tidak merata ke depan, tentu dia akan dikaji kembali supaya lebih proporsional.

“Kita ke depan akan membuat matriksnya, jadi biar proporsional, dimana dalam rapat gabungan sudah bahas ada 102 desa menjadi satu desa adat, banjar adat menjadi menjadi adat. Ada 30 menjadi satu, itu tentunya ada desa kecil bantuannya juga sama. Dilihat dari keadilan bantuan itu kurang proporsional, maka ke depan kita kaji lagi supaya matriksnya tepat dan terasa sangat berkeadilan,” tegas Adi Wiryatama.

Implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Saat membacakan catatan rekomendasi, anggota Dewan Kusuma Putra, turut menyinggung penataan administrasi aset daerah, termasuk aset daerah dalam wujud tanah dan bangunan SMA/SMK, sebab masih ada tanah -tanah yang masih merupakan tanah hak milik desa, desa adat, ataupun perorangan, karenanya perlu agar segera ditangani sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, dalam rangka implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sangat penting dan strategis diwujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten kota di Bali.

“Mengingat belum semua kabupaten kota menyelesaikan RDTR-nya direkomendasikan agar segera diambil langkah-langkah operasional untuk mewujudkan hal tersebut,” ucapnya.

Kemudian mengenai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Bali, adalah bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota di Bali. Saat ini kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, yang sebelumnya, kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Bali.

“Berkenaan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar Pemda Provinsi Bali, mempersiapkan rencana strategis untuk mengembalikan kepemilikan saham terbesar kembali dimiliki oleh Pemprov Bali,” kata Kusuma Putra.

 Hal lainnya, atas turunnya kualitas jalan Provinsi dari mantap 84% ke 78%, Direkomendasikan agar Pemprov memberikan perhatian terkait perencanaan dan pelaksanaan besarnya anggaran pemeliharaan jalan, terutama areal jalan Provinsi yang strategis.

“Terkait adanya proyek-proyek besar yang berhubungan dengan proses pembebasan lahan, agar dilakukan sesuai mekanisme dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.