MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Dewan Bali Sampaikan Catatan Rekomendasi LKPJ 2021 ke Pemprov Bali

3 min read

Wagub Bali Prof. Cok Ace dan Ketua DPRD Prov. Bali Adi Wiryatama, hadiri rapat di ruang sidang utama Gedung DPRD, Senin (25/4/2022).

DENPASAR, Media19.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memberikan tanggapan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Bali.

Pertemuan rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM., Ak., CA., dan anggota dewan lainnya.

Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Drs. Gede Kusuma Putra, Ak., M.BA., MM., membacakan catatan rekomendasi LKPJ Tahun 2021 sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

“Dewan merekomendasikan agar ditelaah kembali Rekomendasi Dewan untuk LKPJ TA 2020, terutama terhadap rekomendasi yang belum tuntas tindak lanjutnya,” ujarnya, Senin (25/4/2022) di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan DR. Kusuma Atmaja Nomor 3 Niti Mandala Renon, Denpasar.

Kusuma Putra menerangkan, capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2021 (-2,47%), dan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional, serta target pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2023 (yang 5%). Dia menekankan supaya direkomendasikan Pemprov Bali, berupaya maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui; meningkatkan daya beli masyarakat, menekan inflasi, memperluas kesempatan kerja, mendorong peningkatan, dan pemerataan investasi.

“Termasuk meningkatkan Government Expenditure dan mendorong ekspor daerah, khusus dalam upaya mendorong investasi daerah, agar juga diarahkan pada sektor industri pengolahan produk-produk pertanian,” terangnya.

Dalam paparannya pula, Pemprov Bali diminta mengoptimalisasi pencapaian penerimaan pajak daerah tahun ini dan tahun tahun berikutnya, mengingat penerimaan pajak daerah Tahun 2021 hanya 93% dari target.

Pemprov Bali perlu melakukan evaluasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, mengingat Tahun 2021 realisasi belanja modal hanya 48,35% dari target atau dari anggaran,” imbuhnya.

Tingkatkan Peternakan dan Perkebunan
Catatan rekomendasi lainnya dibacakan dewan Kusuma Putra, dimana dalam menyangkut ternak babi di Bali, adalah sektor strategis yang dapat dikembangkan kedepannya.

“Direkomendasikan agar pemerintah daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih sungguh-sungguh melalui: membatasi usaha-usaha skala besar baik ternak atau penggemukan maupun pembibitan di Bali, mewujudkan program kemitraan yang membantu berkembangnya ternak rakyat, membantu mengatasi penyakit ternak babi dan mulai mempersiapkan jenis bibit terbaik/terbaru melalui BUMD,” ucapnya.

Kusuma Putra menambahkan, segmentasi usaha ternak babi selain untuk dikembangkan di masyarakat, dia menilai pemasarannya harus diperluas di Bali.

“Jadi, mengingat bibit babi saat ini yang dikembangkan di Bali mendesak untuk diperbaharui. Termasuk upaya upaya untuk memperluas jaringan pemasaran yang memerlukan komunikasi G to G, serta menyiapkan Rupah Potong Hewan (RPH) khusus untuk pemotongan babi, mengingat Jawa memerlukan permintaan daging babi yang memiliki spesifikasi lebih ketat,” katanya.

Sedangkan, soal pengembangan perkebunan semacam budidaya vanili adalah potensi menjanjikan di Bali, yang selama ini perlu digarap secara maksimal.

“Saat ini telah berkembang budidaya vanili di seluruh Bali. Komoditi vanili di Bali pada tahun 1980-an adalah komoditi ekspor terbesar di Indonesia. Motivasi masyarakat untuk mengembalikan kejayaan komoditi vanili di Bali perlu didukung, diberdayakan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah daerah Bali. Untuk hal tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan aturan tata kelola terkait hal di atas,” papar Kusuma Putra.

Dia menyampaikan terkait aspek regulasi terhadap implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali belum berjalan dengan baik.

“Dewan merekomendasikan kepada saudara Gubernur agar melaksanakan monitoring dan evaluasi dari perangkat daerah terkait,” katanya.

Sedangkan menyangkut implementasi Pergub 80 Tahun 2018 tentang  Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang memerlukan koordinasi dalam implementasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan merekomendasikan kepada Gubernur agar koordinasi dilakukan dengan sebaik baiknya serta selanjutnya dilakukan pengawasan dan  penertiban. 012


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.